MEDAN – Pembina PSMS Fans Club, Hendra M Sialoho, menilai polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys Championship 2026 di Kota Medan seharusnya tidak terjadi apabila komunikasi antara PSSI, panitia lokal, dan Pemerintah Kota Medan berjalan baik sejak awal. Menurut Hendra, perdebatan terbuka antara PSSI dan Pemko Medan terkait tanggung jawab biaya akomodasi tim peserta dari negara-negara seperti Timor Leste dan Filipina justru memperlihatkan buruknya koordinasi antar pihak penyelenggara. “Ini menunjukkan tidak adanya komunikasi yang baik antara PSSI, panitia lokal, dan Pemko Medan. Yang terjadi sekarang justru saling membuka kelemahan masing-masing. Padahal seharusnya mereka saling menutupi kekurangan dan bersama-sama mencari solusi,” ujar Hendra. Ia menilai persoalan tersebut semestinya sudah diselesaikan jauh sebelum turnamen bergulir, bukan ketika pertandingan sedang berlangsung dan menjadi konsumsi publik. “Kalau memang sejak awal Pemko Medan keberatan, seharusnya dibicarakan dari awal. PSSI juga bisa mengambil keputusan untuk memindahkan pertandingan ke daerah lain yang lebih siap di Sumut. Jangan setelah event berjalan baru muncul polemik seperti ini,” katanya. Hendra mengingatkan bahwa dampak terbesar dari kisruh tersebut bukan hanya dirasakan oleh penyelenggara, tetapi juga masyarakat Sumatera Utara yang menjadi tuan rumah. “Yang malu bukan hanya Pemko Medan atau PSSI, tetapi masyarakat Sumut dan Indonesia. Ini event tingkat ASEAN. Kalau persoalan seperti ini saja tidak bisa diselesaikan dengan baik, bagaimana nanti jika dipercaya menggelar event yang lebih besar di tingkat Asia atau bahkan dunia,” ujarnya. Menurutnya, negara-negara peserta bisa saja membawa pulang kesan negatif mengenai profesionalisme penyelenggaraan event olahraga di Indonesia. “Jangan sampai peserta dari negara lain melihat kita tidak siap. Kesan yang muncul nanti adalah PSSI dan panitia lokal tidak profesional dalam mempersiapkan turnamen internasional,” katanya. Hendra juga menilai persoalan tersebut sebenarnya bisa diselesaikan apabila sejak awal PSSI berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora), lalu Menpora berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari jalan keluar yang sesuai aturan. “Masalah ini harusnya diselesaikan secara bijak, bukan saling melempar tanggung jawab. Sekarang kesannya Pemko Medan berlindung di balik aturan, sementara PSSI berlindung di balik regulasi. Akhirnya yang terlihat adalah ego masing-masing pihak,” ujarnya. Ia juga menyoroti sikap Wali Kota Medan Rico Waas yang dinilainya tidak perlu menyampaikan persoalan tersebut secara terbuka melalui media. “Menurut saya, Wali Kota Medan tidak perlu berkoar-koar di media. Duduk saja bersama PSSI dan panitia lokal, cari solusi terbaik. Ini menyangkut nama baik Kota Medan sebagai salah satu tuan rumah event internasional. Jangan hanya ingin mendapatkan nama baiknya, tetapi ketika diminta kontribusi justru muncul polemik,” katanya. Lebih lanjut, Hendra menilai panitia lokal juga belum maksimal dalam mengelola atmosfer turnamen. Salah satunya terlihat dari minimnya pelibatan kelompok suporter lokal untuk meramaikan pertandingan. “Kalau dibandingkan dengan Piala Dunia U-17 yang lalu, gaungnya jauh berbeda. Saat itu stadion penuh dan atmosfernya luar biasa. Sekarang suporter lokal tidak dirangkul. Kami tidak pernah dilibatkan. Padahal kami siap membantu menyukseskan event ini,” ujarnya. Ia mencontohkan suasana saat Timnas Indonesia menghadapi Myanmar yang menurutnya belum mencerminkan antusiasme besar masyarakat terhadap sebuah turnamen internasional. “Abang bisa lihat sendiri saat pertandingan Indonesia melawan Myanmar. Stadion belum seramai yang diharapkan. Tiket juga sulit didapat. Kalau suporter dirangkul sejak awal, tentu suasana pertandingan akan lebih meriah. Tidak mungkin panitia lokal tidak mengenal komunitas suporter di Medan. Akibatnya muncul kesan bahwa kita kurang siap menjadi tuan rumah,” pungkasnya. (Red)