MEDAN-Jelang persiapan Pilkada serentak tahun ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara melakukan konsultasi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk keterpenuhan syarat sebagai Panwaslu kecamatan existing.
“Tujuan konsultasi yaitu untuk memastikan agar Bawaslu Kab/Kota mengevaluasi Panwaslu Kecamatan dengan tidak subjektif, melainkan berdasarkan orientasi kerja yang diberikan kepada jajaran,” kata Anggota Bawaslu Sumut Koordinator Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) Romson Poskoro Purba melalui keterangan tertulis diterima, Jumat (3/4/2024).
Ia juga menegaskan agar tidak transaksional dengan mengedepankan prinsip keterbukaan.
Kegiatan dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Toba, pada 28 – 29 April 2024 berlangsung lancar.
Romson pada acara itu menyampaikan, dalam pelaksanaan evaluasi Panwaslu kecamatan existing, pihaknya menggelar konsultasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Itu sebelum pada akhirnya akan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
Ia menjelaskan, hal ini sesuai dengan arahan dan instruksi Bawaslu Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Ketua Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Sumut Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Joko Arief Budiono, dan jajaran sekretariat Bawaslu Sumut. (swisma)
