MEDAN – For nearly 30 years demanding justice through the judiciary, the efforts of Yusuf Abdul Gani as President Director of PT Mulya Karya Jayaco, have not yet come to light regarding his lawsuit against the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia.
This was revealed when the resident of Jalan Thamrin Medan told reporters, Friday (16/9/2022), the chaotic story of the HPH land dispute that he had sued in court.
Kasus itu berawal dari kisruh SK HPH Kemenhut pada tahun 1993 dan 1999 di kawasan TNGL. Merasa dirugikan, PT Mulya Karya Jayaco sebagai salah satu pemegang HPH, kemudian menggugat Kemenhut.
PT Mulya Karya Jayaco akhirnya menggugat perdata Kemenhut dengan nomor perkara No 597/Pdt.G/1999 di PN Jakarta Pusat.
Selanjutnya, PN Jakarta Pusat mengabulkan Putusan Serta Merta dan menghukum Pihak Tergugat (Kementerian Kehutanan) mengganti rugi kepada PT Mulyakarya Jayaco sebesar Rp 283.849.163.265,63 (dua ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah enam puluh tiga sen).
Bahkan, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pada masa ini, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memohon pelaksanaan putusan Penetapan izin Eksekusi Sita Blokir Rek Giro No 103-0088541376 sebesar Rp 283.849.163.265,63 kepada Mahkamah Agung dengan suratnya No.W7.Dc.Ht.163/2000.Eks.433.1.2001.01 tgl 24 Januari 2001.
Selanjutnya, Mahkamah Agung RI mengeluarkan izin eksekusi dengan surat No WKMA/147/III/2001 tanggal 13 Maret 2001.
Ketua PN Jakarta Pusat telah melaksanakan Daft 163 – 2000 Eksekusi Pasal 195 (1) HIR melalui beberapa kali Anmaning dilaksanakan Pasal 197 HIR, dan pada tanggal 18 Mei 2001 terblokirlah Rek No 103-0088541376 Sita Eksekusi Putusan sebesar Rp 283.849.163.265,63 yang diletakkan di Bank Mandiri sejak tahun 2001 telah dipersiapkan resume, namun Penetapan Eksekusinya tidak dilaksanakan oleh PN Jakarta Pusat.
Furthermore, Judex Jurisprudence of the Supreme Court has fulfilled the jurisprudence without canceling the main point of the decision, the KHASASI of the Defendant (Ministry of Forestry) was rejected by the Supreme Court and sentenced again in the Court’s Decision of Cassation in the amount of Rp. 2,189,052,620.60 whose execution has not yet been determined.
Yusuf Abdul Gani also hopes that during the Jokowi administration, the judiciary can provide a clear answer regarding this case.
“It’s been almost 30 years. I’ve been impoverished in this way. It’s really too late. My company was destroyed because of this case. I really hope that, in Jokowi’s administration, my rights that have been decided in court, can be handed back, ” he complained, adding that he had written to the relevant parties many times, but there was no response at all. (red)
