MEDAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjunganan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) prihatin dengan lambatnya pergerakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini dan menyoroti kinerja Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah.
Hal ini dipaparkan anggota Fraksi PDIP Penyabar Nakhe, dalam pandangan umum terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 di Sidang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (24/8/22).
Apalagi saat ini keduanya hanya menyisakan satu APBD lagi yaitu tahun 2023, seharusnya gubernur dan wakil gubernur berkonsentrasi pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah dicanangkan.
Disebutkannya, Fraksi PDIP berharap bahwa gubernur dan wakil gubernur Sumut untuk lebih serius dan bekerja keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di tahun depan.
“Pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 3,90 yoy (year of year), masih di bawah pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional sebesar 5,01 yoy pada periode yang sama,” sebutnya.
Di sisi lain, soal angka kemiskinan Provinsi Sumut tercatat sebanyak 1,27 juta jiwa atau 8,42 %, angka yang sangat tinggi, di tengah potensi sumber daya alam yang begitu menjanjikan untuk seluruh rakyat Sumut hidup sejahtera dan bermartabat.
“Fraksi PDIP juga meminta, gubsu dan wagubsu mencermati ancaman krisis pangan dan inflasi sebagai dampak dari krisis global. Sehingga kami harapkan Pemprov Sumut dalam pengalokasian APBD perubahan tahun anggaran 2022 sebaiknya ditujukan pada kegiatan ekonomi produktif terutama sektor pertanian, perkebunan dan perikanan,” tukasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Fraksi Nasdem DRPD Sumut juga kecewa akan kinerja Pemerintah Provinsi Sumut yang tak kunjung menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan Islamic Center dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional.
Padahal pembebasan lahan Islamic Center sebesar lebih kurang Rp33 miliar maupun TPA Regional sebesar lebih kurang Rp27 miliar sudah dialokasikan anggarannya sejak 2 tahun terakhir di APBD Provinsi Sumut.
“Akibat tidak selesainya pembebasan lahan yang dilakukan, dua tahun berturut-turut terjadi anggaran yang tidak terealisasi atau SILPA. Seharusnya dana tersebut dapat digunakan untuk perbaikan bendungan, pembangunan maupun perbaikan serta pemeliharaan saluran irigasi di wilayah pertanian di Sumut,” ujar juru bicara Fraksi Nasdem Berkat Kurniawan Laoli dalam rapat tersebut.
Berkat juga mengatakan, Fraksi Nasdem meminta agar jika pembebasan lahan belum selesai hingga akhir tahun, biaya pembangunan tersebut tidak lagi dianggarkan di APBD selanjutnya.
“Kami menyatakan sikap jika tahun ini belum diselesaikan pembebasan lahan tersebut maka tidak perlu lagi dianggarkan untuk APBD tahun depan,” katanya.
Selain itu, Berkat mengatakan pihaknya juga meminta gubernur untuk memberikan dukungan kepada aparat keamanan, Poldasu dan BNN Sumut dengan mengalokasikan dana hibah untuk pemberantasan kejahatan narkoba, penanggulangan maupun program rehabilitasi.
“Terutama dengan membangun panti-panti rehabilitasi sesuai standar nasional dengan meningkatkan sinergitas dengan dinas sosial mengingat Sumut adalah provinsi dengan status darurat narkoba,” ucapnya. (red)
