MEDAN-Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara memastikan tidak ada beras oplosan yang beredar di Sumut.
“Memang saat ini beras oplosan jadi isu nasional tapi tidak ada beredar atau temuan di daerah ini,” ungkap Kepala Perum Bulog Kanwil Sumut, Budi Cahyanto kepada wartawan, Kamis (31/7/2025)
Kepastian itu seiring stok beras yang dikuasai Perum Bulog Sumut saat ini mencapai 78.000 ton.
Budi menyebutkan, kualifikasi beras medium dan premium yang kerap dioplos.
Pada beras premium jika broken (patahan) 0-15 persen, medium broken maksimal 25 persen dan di bawah medium broken lebih 25 persen.
“Untuk pihak ketiga yang membantu jual beras SPHP selalu bertanggung jawab, tak buka segel dan lain-lain,” katanya.
Jika hal itu dilanggar atau segel dibuka, maka akan berurusan dengan hukum berupa denda Rp250 juta dan kurungan 5 tahun.
Bagi pelaku pengoplosan jika diketahui terbukti melakukan pelanggaran itu, katanya sanksinya cukup berat.
Budi juga meyakini tidak adanya bereda beras oplosan di Sumut
karena penjualannya di dinas terkait jadi mudah dikontrol.
Demikian pula halnya dengan outlet lain, seperti gerakan pangan murah di satu tempat maka tetap diawasi. Sehingga yang bersangkutan tak akan melakukan pengoplosan.
Saat ini, tambah Budi, Bulog berupaya menekan harga beras di pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp13.100 per kg.
Budi menjelaskan, penjualan beras SPHP dimulai 12 Juli 2025 antara lain untuk meredam gejolak harga beras yang naik belakangan ini.
“Sampai akhir Juli 2025 ini, beras SPHP yang sudah disalurkan lebih 300 ton dengan target bulanan 15.700 ton ” ungkapnya.
Budi lebih lanjut memaparkan penyaluran beras SPHP ada enam saluran yakni, toko pengecer harus dapat berguna,
Koper desa/kelurahan Merah Putih, saat ini masih dua di Binjai dan Madina.
Kemudian Outlet binaan dari Pemda. Selama ini ada kios pangan akan ditambah lagi dengan Rumah Langan Kita (RPK) yang sudah diverifikasi.
Disebutkan Budi, ada 1.625 RPK untuk menyalurkan 15.700 ton beras atau sekira 16-17 persen dari kebutuhan masyarakat Sumut sebulan 110.000 ton.
Selain itu Gerakan pangan murah dan Outlet dari empat BUMN sebanyak 17 outlet yaitu PT Pos 12 outlet, PTPN 3 outlet, PIHC 1 outlet dan RNI 1 outlet serta di Kantor dan gudang Bulog sebanyak 20 outlet.
Budi menambahkan pada 9-10 Agustus 2025 akan dilaksanakan GPM serentak di seluruh Sumut.
Setiap warga diperbolehkan membeli maksimal dua kantong (10 kg), sementara untuk wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), kuota pembelian ditingkatkan hingga 50 kg per orang.
Budi juga mengungkapkan kondisi penyerapan gabah dari petani. Saat ini, harga gabah di tingkat petani telah mencapai Rp6.500 per kg.
Dijelaskannya, kalau harganya di atas itu, Bulog memang tidak menyerap, karena pemerintah mendorong agar petani mendapatkan harga terbaik.
Dari target serapan 21.200 ton tahun ini, Bulog belum melakukan pembelian dalam sebulan terakhir karena harga gabah di lapangan relatif tinggi.
Kondisi ini disebutnya tetap dipantau, karena tujuan akhirnya adalah menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi kesejahteraan petani. ( swisma
