Carut Marut Manajemen Pasar Tanjung Pura, Pedagang Tak Dapat Lapak

Sumut139 Dilihat

Tanjung Pura – Pengelolaan lapak pedagang di Pasar Tradisional Tanjung Pura diduga sarat permainan. Carut marut proses relokasi pasar ini, diduga karena tidak becusnya Disperindag Langkat dalam mengelolanya. Bahkan, ada warga yang belasan tahun membayar izin lapak berdagang, namun hingga kini belum juga bisa menjajakan dagangannya di sana.

 

Lapak – lapak di pasar ini, diduga diperjualbelikan ASN Disperindag Langkat berinisial J. Modusnya, J selalu menerima biaya perpanjangan izin pemanfaatan lapak kepada calon pedagang. Namun, ia tak bisa bertanggungjawab atas janjinya untuk memberikan lapak yang sesuai kepada pedagang.

BACA JUGA :  Gubernur Bobby Nasution Estimasi Kerugian Akibat Banjir dan Longsor di Sumut Mencapai Rp 9,98 Triliun

 

“Belasan tahun kami bayar perpanjangan izin sama si J itu untuk biaya lapak. Tapi lapak yang kami harapkan untuk berdagang, gak pernah disediakannya. Malah, kami disuruhnya untuk terus bersabar hingga ada penambahan bangunan baru,” tutur Sabir Ali, suami Sri Sahbina yang tiap tahun membayar izin lapak, Selasa (24/12/2024) sore.

 

Tutup Mulut

Tak hanya itu, Ali dan istrinya diminta J untuk ‘tutup mulut’ terkait persoalan tersebut. Oknum ASN nakal ini, tak pernah mewujudkan impian Sahbina untuk bisa berdagang daging di pasar tersebut. Meskipun ibu rumah tangga ini sudah mengantongi izin dari dinas terkait yang diberikan J kepadanya.

BACA JUGA :  Aneh! Anggaran Promosi Media Cetak dan Elektronik Dinas Pariwisata Medan, Dipakai untuk Cetak Brosur dan Spanduk!

 

Malah, losd (lapak) dagangan Sahbina yang tertera pada izin tersebut, diisi oleh pedagang tempe. Hal ini membuat Sahbina bingung. Keluarganya tak ingin berbenturan dengan sesama pedagang, hanya karena ulah oknum ASN yang tak bertanggungjawab.

 

“Gak mungkinlah kami berbenturan kepada sesama pedagang yang mencari nafkah di sana. Karena, mereka berdagang di sana pun paasti sudah mengantongi izin. Meskipun lapak itu sama dengan nomor losd pada izin milik istri saya,” tambah Sabir.

 

Segera Ditindaklanjuti

Mereka berharap, agar hak-hak mereka untuk berdagang di pasar itu, bisa segera terealisasi sesuai dengan izin yang sudah belasan tahun dibayar. Pemkab Langkat dan aparat penegak hukum (APH) diminta untuk serius menanggapi dan menindaklanjuri persoalan ini.

BACA JUGA :  350 PNS Medan Ikuti Bimtek Pembekalan Menjelang Purna Tugas

 

Hingga berita ini diterbitkan, J terkesan bungkam terkait persoalan tersebut. Pesan WhatsApp yang dikirim kepadanya belum dibalas yang bersangkutan.

 

Kadisperindag Kabupaten Langkat Ikhsan Aprija enggan memberikan banyak komentar. Ia terkesan acuh dengan persoalan yang dialami pedagan di Pasar Tradisional Tanjung Pura. “Silahkan konfirmasi langsung ke yang bersangkutan bg,” tutur Ikhsan singkat. (Ahmad)