Dialog HUT ke-78 Sumut, Kolaborasi Jadi Energi Besar Dorong Pembangunan Inklusif

Sumut718 Dilihat

MEDAN – Kolaborasi menjadi strategi utama yang ditekankan pemerintah bersama berbagai sektor dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, sektor swasta, serta masyarakat dinilai penting untuk memastikan program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ardan Noor saat menjadi narasumber pada dialog interaktif yang diselenggarakan RRI Medan dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumut, Selasa (14/4/2026).

Dalam dialog tersebut, Ardan mengulas tema HUT ke-78 Sumut, “Satu Kolaborasi Sejuta Energi”, yang mencerminkan pentingnya persatuan dan kerja sama sebagai kekuatan utama dalam mendukung pembangunan daerah.

BACA JUGA :  Bersama Wapres RI, Gubernur Sumut Bobby Nasution Sapa Calon Jemaah Haji

“Satu kolaborasi mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, stakeholder, akademisi dan masyarakat, dalam mendukung mewujudkan pembangunan di Provinsi Sumut,” kata Ardan.

Ia menegaskan, kolaborasi menjadi fokus utama karena merupakan energi besar yang jika terakumulasi dapat mempercepat pencapaian pembangunan.

Menurutnya, kolaborasi dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik sosialisasi maupun komunikasi efektif. Dengan begitu, seluruh kepentingan dapat terakomodasi, konflik diminimalkan, tumpang tindih kebijakan dicegah, serta pembangunan dapat berjalan inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

BACA JUGA :  Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54, TP PKK Sumut Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis untuk Warga Asahan

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) Hatta Ridho menilai, konsep kolaborasi sejatinya sejalan dengan nilai gotong royong dalam budaya masyarakat Indonesia.

“Kalau masyarakat dulu sebagai objek, sekarang sebagai subjek. Artinya, masyarakat dalam konstruksi kolaborasi harus berperan aktif bukan hanya pasif,” ujarnya.

Hatta Ridho menambahkan, pelaksanaan pembangunan bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini melahirkan konsep collaborative governance, di mana masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memiliki porsi yang sama dalam berpartisipasi.

BACA JUGA :  Festival Layang-Layang Piala Gubernur Dibuka, Bobby Nasution Ingin Jadi Daya Tarik Wisata Sumut

“Jadi kolaborasi itu masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Kalau sudah bersatu maka akan menghasilkan satu energi yang tidak terbatas. Harapannya seluruh komponen masyarakat Sumut yang berjumlah 15 juta jiwa ini bersama pemerintah dan dunia usaha bahu-membahu membangun Sumut di segala bidang,” katanya. (Red)