Sempat “Keluar”, Yaqut Kini Kembali Mendekam di Rutan KPK

Hukum177 Dilihat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, di Rumah Tahanan (Rutan) KPK setelah sebelumnya sempat berstatus tahanan rumah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa perubahan status penahanan tersebut dilakukan pada Senin,  23 Maret 2026.

“Hari ini KPK melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji, dari tahanan rumah menjadi tahanan Rutan KPK,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Senin (23/3/2026).

BACA JUGA :  BARMADES Desak KPK, Kejaksaan, dan Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Miliaran Rupiah di Deli Serdang

Sebelum kembali ditahan di Rutan, Yaqut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan dilakukan oleh tim dokter di Rumah Sakit Bhayangkara, Jakarta Timur. KPK menyatakan keputusan penahanan penuh akan bergantung pada hasil pemeriksaan tersebut.

“Kita tunggu hasil tes kesehatannya,” kata Budi.

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut tetap berjalan dan akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

BACA JUGA :  Kajatisu Harli Siregar Beri Pembekalan Siswa Pendidikan Pembentukan Jaksa pada Diklat Kejaksaan RI

Dalam kesempatan itu, KPK juga mengapresiasi dukungan masyarakat yang terus mengawal proses hukum kasus ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus mendukung KPK dalam penanganan perkara ini,” tambahnya.

Sebelumnya, KPK menjadi sorotan publik setelah diketahui mengalihkan status penahanan Yaqut dari Rutan menjadi tahanan rumah secara diam-diam. Informasi tersebut pertama kali mencuat dari pernyataan Silvia Rinita Harefa, istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, usai menjenguk suaminya di Rutan KPK saat momen Lebaran.

BACA JUGA :  Tambah Lagi Saksi yang Diperiksa Kejagung RI Terkait Perkara Jol Tapek, Ada Direktur PT JJC

Setelah kabar itu ramai diperbincangkan, KPK akhirnya mengonfirmasi bahwa perubahan status penahanan memang telah dilakukan. KPK juga menegaskan bahwa pengalihan tersebut bukan karena alasan kesehatan, melainkan berdasarkan permohonan dari pihak terkait.

“Bukan karena kondisi sakit, tetapi karena adanya permohonan yang kemudian kami proses,” jelas Budi.